Pasang iklan, promosi atau dukungan, hubungi: redaksi@berita62.my.id
Kabupaten Tangerang adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Banten, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Tigaraksa. Tangerang terbagi menjadi 29 kecamatan, 28 kelurahan dan 246 desa. Pada pertengahan tahun 2024, jumlah penduduk kabupaten Tangerang sebanyak 3.373.149 orang.
Sejarah
Dalam riwayat diceritakan, bahwa saat Kesultanan Banten terdesak oleh serangan VOC pada pertengahan abad ke-16, diutuslah tiga maulana yang berpangkat Tumenggung untuk membuat perkampungan pertahanan di wilayah yang berbatasan dengan Batavia. Ketiga Tumenggung itu adalah, Tumenggung Aria Yudhanegara, Aria Wangsakara, dan Aria Jaya Santika. Mereka segera membangun basis pertahanan dan pemerintahan di wilayah yang sekarang dikenal sebagai kawasan Tigaraksa.
Jika merunut kepada legenda rakyat dapat disimpulkan bahwa cikal-bakal Kabupaten Tangerang adalah Tigaraksa. Nama Tigaraksa itu sendiri berarti Tiang Tiga atau Tilu Tanglu, sebuah pemberian nama sebagai wujud penghormatan kepada tiga Tumenggung yang menjadi tiga pimpinan ketika itu. Seorang putra Sultan Ageng Tirtayasa dari Kesultanan Banten membangun tugu prasasti di bagian Barat Sungai Cisadane, saat ini diyakini berada di Kampung Gerendeng. Waktu itu, tugu yang dibangun Pangeran Soegri dinamakan sebagai Tangerang, yang dalam bahasa Sunda berarti tanda. Sebutan ”Tangeran” yang berarti ”tanda” itu lama-kelamaan berubah sebutan menjadi Tangerang sebagaimana yang dikenal sekarang ini.
Dikisahkan, bahwa kemudian pemerintahan ”Tiga Maulana”, ”Tiga Pimpinan” atau ”Tilu Tanglu” tersebut tumbang pada tahun 1684, seiring dengan dibuatnya perjanjian antara Pasukan Belanda dengan Kesultanan Banten pada 17 April 1684. Perjanjian tersebut memaksa seluruh wilayah Tangerang masuk ke kekuasaan Penjajah Belanda. Kemudian, Belanda membentuk pemerintahan kabupaten yang lepas dari Kesultanan Banten di bawah pimpinan seorang bupati. Para bupati yang pernah memimpin Kabupaten Tangerang pada era pemerintahan Belanda pada periode tahun 1682-1809 adalah Kyai Aria Soetadilaga I-VII.
Setelah keturunan Aria Soetadilaga dinilai tidak mampu lagi memerintah Kabupaten Tangerang, Belanda menghapus pemerintahan ini dan memindahkannya ke Batavia. Kemudian Belanda membuat kebijakan, sebagian tanah di Tangerang dijual kepada orang-orang kaya di Batavia, yang merekrut pemuda-pemuda Indonesia untuk membantu usaha pertahanannya, terutama sejak kekalahan armadanya di dekat Kepulauan Midway dan Kepulauan Solomon. Kemudian pada tanggal 29 April 1943 dibentuklah beberapa organisasi militer, di antaranya yang terpenting ialah Keibodan (barisan bantu polisi) dan Seinendan (barisan pemuda). Disusul pemindahan kedudukan Pemerintahan Jakarta ke Tangerang dipimpin oleh Kentyo M. Atik Soeardi dengan pangkat Tihoo Nito Gyoosieken atas perintah Gubernur Djawa Madoera.
Seiring dengan status daerah Tangerang ditingkatkan menjadi Daerah Kabupaten, maka daerah Kabupaten Jakarta menjadi Daerah Khusus Ibu Kota. Di wilayah Pulau Jawa pengelolaan pemerintahan didasarkan pada Undang-undang nomor 1 tahun 1942 yang dikeluarkan setelah Jepang berkuasa. Undang-undang ini menjadi landasan pelaksanaan tata Negara yang asas pemerintahannya militer. Panglima Tentara Jepang, Letnan Jenderal Hitoshi Imamura, diserahi tugas untuk membentuk pemerintahan militer di Jawa, yang kemudian diangkat sebagai Gunseibu. Seiring dengan hal itu, pada bulan Agustus 1942 dikeluarkan Undang-undang nomor 27 dan 28 yang mengakhiri keberadaan Gunseibu. Berdasarkan Undang-undang nomor 27, struktur pemerintahan militer di Jawa dan Madura terdiri atas Gunsyreikan (pemerintahan pusat) yang membawahi Syucokan (residen) serta dua Kotico (kepala daerah istimewa). Syucokan membawahi Syico (wali kota) dan Kenco (bupati).
Secara hierarkis, pejabat di bawah Kenco adalah Gunco (wedana), Sonco (camat), dan Kuco (kepala desa). Pada tanggal 8 Desember 1942 bertepatan dengan peringatan Hari Pembangunan Asia Raya, pemerintah Jepang mengganti nama Batavia menjadi Jakarta. Pada akhir 1943, jumlah kabupaten di Jawa Barat mengalami perubahan, dari 18 menjadi 19 kabupaten. Hal ini disebabkan, pemerintah Jepang telah mengubah status Tangerang dari kewedanaan menjadi kabupaten. Perubahan status ini didasarkan pada dua hal:
Kota Jakarta ditetapkan sebagai Tokubetsusi (kotapraja)
Pemerintah Kabupaten Jakarta dinilai tidak efektif membawahi Tangerang yang wilayahnya luas.
Atas dasar hal tersebut, Gunseikanbu mengeluarkan keputusan tanggal 9 November 1943 yang isinya:
"Menoeroet kepoetoesan Gunseikan tanggal 9 boelan 11 hoen syoowa 18 (2603) Osamu Sienaishi 1834 tentang pemindahan Djakarta Ken Yakusyo ke Tangerang, maka dipermakloemkan seperti di bawah ini:
Pasal 1: Tangerang Ken Yakusyo bertempat di Kota Tangerang, Tangerang Son, Tangerang Gun, Tangerang Ken.
Pasal 2: Nama Djakarta Ken diganti menjadi Tangerang Ken.
Atoeran tambahan Oendang-Oendang ini dimulai diberlakukan tanggal 27 boelan 12 tahoen Syouwa 18 (2603). Djakarta, tanggal 27 boelan 12 tahoen Syouwa 18 (2603). Djakarta Syuutyookan."
Sejalan dengan keluarnya surat keputusan tersebut, Atik Soeardi yang menjabat sebagai pembantu Wakil Kepala Gunseibu Jawa Barat, Raden Pandu Suradiningrat, diangkat menjadi Bupati Tangerang (1943-1944). Semasa Bupati Kabupaten Tangerang dijabat, H. Tadjus Sobirin (1983-1988 dan 1988-1993) bersama DPRD Kabupaten Tangerang pada masa itu, menetapkan hari jadi Kabupaten Tangerang tanggal 27 Desember 1943 (Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1984 tanggal 25 Oktober 1984).
Seiring dengan pemekaran wilayah dengan terbentuknya pemerintah Kota Tangerang tanggal 28 Februari 1993 berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993, maka pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang pindah ke Tigaraksa. Pemindahan ibu kota ke Tigaraksa dinilai strategis, karena menggugah kembali cita-cita dan semangat para pendiri untuk mewujudkan sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang bebas dari belenggu penjajahan (kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan) menuju masyarakat yang mandiri, maju dan sejahtera.
Suku Asli di Kabupaten Tangerang yaitu suku Sunda. (Sumber : Wikipedia)
Sekilas Kota Tangerang
Kota Tangerangadalah kota yang terletak di Provinsi Banten, Indonesia. Kota ini terletak tepat di sebelah barat DKI Jakarta. Penduduk pribuminya adalah Suku Sunda. Pada pertengahan tahun 2024, jumlah penduduk kota Tangerang sebanyak 1.927.815 dengan kepadatan 12.000 jiwa/km2.
Tangerang merupakan kota penyangga ketiga terbesar di kawasan metropolitan Jakarta Raya setelah Kota Bekasi dan Kota Depok, Jawa Barat. Selain itu, kepolisian di kota ini juga setara dengan wilayah kota penyangga Jakarta lainnya seperti, Kota Depok, Kota Tangerang Selatan dan Kota Bekasi, yang di mana kepolisiannya berkedudukan di wilayah hukum Polda Metro Jaya dan wilayah pertahanan Kodam Jaya. Meskipun berstatus kota penyangga, Kota Tangerang merupakan kota terbesar di Provinsi Banten.
Sejarah
Kota Tangerang merupakan kota multietnis. Kelompok etnis dari etnis lokal terdiri dari Sunda, Jawa, dan Betawi, sedangkan etnis yang berasal dari luar Indonesia, utamanya terdiri dari etnis Arab dan Tionghoa. Kota Tangerang saat ini merupakan kota multietnis karena merupakan wilayah urban Jabodetabek. Awal mula penduduk Kota Tangerang hanya beretnis Sunda. Penduduk Sunda di Tangerang terdiri atas penduduk asli setempat, serta pendatang dari Bogor, Priangan, dan Banten (Halim, 2011).
Kemudian di tahun 1526, penduduk baru dari wilayah pesisir Kesultanan Demak dan Kesultanan Cirebon datang ke Tangerang. Penduduk baru tersebut berbudaya dan beretnis Jawa dan sekaligus mengiringi proses Islamisasi dan perluasan wilayah dari Kesultanan Demak dan Cirebon (Halim, 2011).
Mereka bermukim di daerah pesisir Tangerang sebelah barat. Keberagaman etnis penduduk Batavia di Kota Batavia merupakan dampak dari kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang melahirkan budaya Melayu Betawi dan ragam etnis. Adanya budaya Melayu karena penduduk Batavia menggunakan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi dan bermukim di daerah Betawi (Halim, 2011).
Penduduk etnis Betawi menyebar ke sekeliling Kota Batavia, termasuk Tangerang. Penduduk etnis Betawi bermukim di daerah pedalaman timur Tangerang dan daerah pesisir sebelah timur (Halim, 2011).
Pada tahun 1569, daerah sebelah timur Sungai Cisadane jatuh ke tangan Belanda. Kemudian pada tahun 1684 terjadi pelebaran wilayah Batavia dimulai dari tanah sepanjang Sungai Cisadane dari daerah hulu hingga ke muara dan daerah selatan Sungai Cisadane sampai ke Laut Kidul (Samudra Hindia) (Halim, 2011).
Sekilas Kota Tangerang Selatan
Kota Tangerang Selatan adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Banten, Indonesia. Kota ini terletak 90 km sebelah tenggara ibu kota Provinsi Banten, yaitu Kota Serang. Kota ini merupakan bagian dari kawasan metropolitan Jakarta Raya dan terletak 30 km di bagian barat Jakarta. Pada pertengahan tahun 2024, jumlah penduduk Tangerang Selatan sebanyak 1.429.529 jiwa.
Sejarah
Kota Tangerang Selatan awalnya termasuk di wilayah keresidenan Batavia. Keresidenan ini telah dibentuk pada zaman penjajahan Belanda. Kemudian berkembang menjadi bagian dari Kabupaten Tangerang. Pada saat itu, ada 3 etnis yang mendominasi di Tangerang Selatan, yakni Mayoritas orang Betawi, Sunda, dan Tionghoa.
Kota Tangerang Selatan mulai menjadi kota mandiri sejak tahun 2008. Pembentukan wilayah ini sebagai kota otonom berawal dari keinginan warga di kawasan Tangerang Selatan untuk menyejahterakan masyarakat. Warga merasa kurang diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang sehingga banyak fasilitas terabaikan.
Berdasarkan hal itu, bertahun-tahun dilakukan perundingan akhirnya dibuatlah sebuah Undang Undang pendirian Tangerang Selatan yaitu UU Nomor 51 Tahun 2008, tertanggal 26 November 2008. Undang Undang tersebut kemudian menjadi pelengkap dari sejarah Kota Tangerang Selatan.[5] Pembentukan Kota Tangerang Selatan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto, dengan 7 kecamatan hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang yang telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Tangerang pada 27 Desember 2006.
Pada 27 Desember 2006, DPRD Kabupaten Tangerang menyetujui terbentuknya Kota Tangerang Selatan yang terdiri atas 7 kecamatan, yakni kecamatan Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang, Pondok Aren, Serpong, Serpong Utara dan Setu.[3] Serta menetapkan kecamatan Ciputat sebagai pusat pemerintahan.
Pemerintah Kabupaten Tangerang juga telah menyiapkan dana sebesar 20 Milyar untuk proses awal berdirinya Kota Tangerang Selatan. Dana itu dianggarkan untuk biaya operasional kota baru selama 1 tahun pertama dan merupakan modal awal dari daerah induk untuk wilayah hasil pemekaran.
