JAKARTA - Ribuan buruh turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa yang terpusat di depan Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, pada Kamis, 28 Agustus. Dalam aksinya, para buruh menuntut dihapusnya sistem outsourcing dan sejumlah kebijakan lain yang dianggap merugikan mereka. Gelombang protes ini tak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga meluas ke 37 provinsi di seluruh Indonesia.
Awalnya,
aksi berlangsung tertib. Namun, situasi berubah tragis ketika sebuah kendaraan
taktis Brimob melindas seorang pengemudi ojek online hingga meninggal dunia
pada malam harinya, saat massa mulai mengambil alih jalannya demonstrasi.
Peristiwa ini memicu duka mendalam dan kritik keras terhadap cara pengamanan.
Istana Kepresidenan bersama pihak kepolisian pun segera menyampaikan permintaan
maaf.
Direktur
Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menilai
Presiden Prabowo harus segera mengambil langkah strategis menanggapi insiden
ini. Menurutnya, Presiden perlu memanggil Kepala BIN, Muhamad Herindra, untuk
meminta penjelasan terkait kronologi pengamanan. Selain itu, PPATK juga bisa
dilibatkan untuk menelusuri aliran dana yang mungkin menjadi sumber pendanaan
aksi.
Jerry
menambahkan, ia khawatir demonstrasi ini tidak murni melainkan sarat
kepentingan politik, termasuk upaya untuk melengserkan Presiden Prabowo. “Jika
hal itu terjadi dan posisi kepemimpinan akan otomatis diambil alih oleh Wakil
Presiden Gibran Rakabuming Raka maka hal ini akan menimbulkan persoalan baru,”
ujarnya Jumat (29/8/2025).
Lebih
jauh, Jerry mencurigai adanya keterlibatan mafia BBM dalam kericuhan, bahkan
mungkin aktor asing, meski ada pandangan lain yang menolak anggapan campur
tangan Amerika Serikat.
Pada akhirnya, ia menekankan pentingnya dialog sebagai jalan keluar untuk meredakan perbedaan. Menurut Jerry, komunikasi yang sehat dan terbuka jauh lebih baik ketimbang saling berhadap-hadapan di jalan. Ia pun mengingatkan bahwa lawan politik sulit benar-benar berubah menjadi kawan, karena permusuhan cenderung muncul kembali sewaktu-waktu.