Opini oleh M Rizal Fadillah*)
Sewenang-wenang buat pagar
laut, kalau tidak keras reaksinya, pasti agenda akan berjalan terus dan mulus
bisa sampai pengurugan. Masif reaksi dari berbagai kalangan baik tokoh seperti
Said Didu, kelompok aktivis Aliansi Rakyat Anti Oligarki, Kesultanan Banten,
Tim Advokasi Perlawanan Oligarki Properti Perampasan Tanah Rakyat, Lembaga
Hukum Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan kelompok masyarakat
lainnya termasuk Jawara Banten dan APP TNI.
Desakannya adalah cabut PSN
atas PIK-2 karena PSN yang diperuntukkan bagi proyek Tropical Coastland telah
disalahgunakan oleh pengusaha Aguan menjadi alat penggusuran dan pembelian
murah tanah yang dikuasai rakyat. Ada pemaksaan atau intimidasi serta
pergerakan dari aparat pemerintahan setempat. PSN sendiri terindikasi sebagai
jembatan terjadinya kolusi dan suap.
Pelanggaran hukum menjadi
warna dari proyek PIK 2 termasuk pembuatan pagar laut yang membentang 30,16 KM.
Meski skenario berbelit dibuat dari pengakuan palsu nelayan hingga forum
jadi-jadian tetapi semua sudah mampu membaca bahwa pagar laut itu sangat
terkait dengan Aguan. Soal pembongkaran dijamin sukses, siapa yang berani
mencegah ? Boss lho.
Masalahnya adalah masih
sembunyinya sang pembuat. Aguan dan jajaran berskema tidak mengakui. Polisi
beralasan tidak ada yang lapor, padahal beberapa nama sudah bisa diminta
keterangan seperti Ali Hanafiah, Ghozali alias Engcun, Kades “Rubicorn” Kohod,
Sandi “JRP” Martapraja, dan nama lain yang muncul di media sosial. Pembongkaran
pagar laut menggembirakan pembuat karena alat bukti sudah hilang. Oleh marinir
lagi.
Korps Marinir, dan juga
Prabowo, sudah terjebak dalam “obstruction of justice” sehingga akan terpaksa
menghentikan pengusutan pelaku. Ini kemauan Prabowo atau memang disain Aguan,
atau keduanya ? Publik terlanjur bahagia bahwa pagar laut dibongkar,
tetapi di balik itu Aguan selamat. Belum ada satupun terperiksa apalagi
tersangka.
Akhirnya Aguan tentu sedang
senyum atau tertawa-tawa bahwa risiko membangun pagar laut hanya dibongkar.
Mungkin dalam hatinya “gua bayarin pembongkaran juga, oke yang penting masalah pagar selesai”.
Kini bisa jalan-jalan ke Singapura atau ke negeri leluhur, China.
Atas serangan pada PIK-2 masih tetap dicari akal agar lolos dan dapat tetap
berjalan.
Meskipun demikian rakyat,
khususnya rakyat Banten, tidak akan merasa bahwa masalah telah selesai sebelum
tuntutan utama terealisasi, yakni cabut PSN dan batalkan PIK-2, ganti pihak
yang dirugikan. Bonus primair tangkap dan adili Aguan. Bonus subsidair tangkap
dan adili Jokowi, Lebih subsidair tangkap dan adili Airlangga. Lebih lebih
subsidair lagi tangkap dan adili Aguan, Jokowi dan Airlangga.
Jika ada rencana melakukan
sertifikasi laut seperti area pagar laut bekasi, dipastikan bakal gagal.
Aneh-aneh
saja ada Sertifikat Tanah di laut. BPN itu Badan Pertanahan Nasional, bukan
Badan Perlautan. Di negara Konoha memang segala bisa dan mengada-ada. Siapa
dulu Presiden nya ?
*) Pemerhati Politik dan
Kebangsaan
